large image
Kinerja Disdukcapil Kota Cilegon dalam Melayani Masyarakat
Kategori Berita | Diposting pada : 2017-09-28 -|- 04:22:00 oleh Admin
Bagikan Artikel ini :

Disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi (RAKOR) Disdukcapil se-provinsi Banten pada tanggal 25 September 2017 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri, I Gede Surata. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana  diatur dalam UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang  Administrasi Kependudukan, yang diatur dalam pasal 7 UU No.24 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa pemerintah Kab/Kota mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan meliputi:



  1. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

  2. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;

  3. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

  4. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

  5. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;

  6. Penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan

  7. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.


Pengelolaan  kegiatan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Cilegon, meliputi:



  1. Penyelesaian  perekaman dan pencetakan KTP elektronik

  2. Pencapaian cakupan kepemilkan Akta kelahiran usia 0-18 tahun

  3. Penerapan  aplikasi SIAK

  4. Pemanfaatan  data dan dokumen kependudukan


Prinsip kinerja  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon :



  1. Objektif : melayani  sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh  pandangan yang bernilai subjektif

  2. Terukur : melayani masyarakat secara kuantitatif dan kualitatif

  3. Akuntable : melayani masyarakat dengan maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan

  4. Transparan : melayani masyarakat secara terbuka melalui pelayanan langsung  baik  di Dinas maupun kecamatan dan kelurahan tanpa dipungut biaya.


Membangun hubungan Formal untuk mendukung pelayanan ;


1. Profesional


Bekerja  berdasarkan keahlian, keterampilan, kompetensi, dan trend digital government  dalam moral community untuk mencapai tujuan bersama.


2. Berintegrasi


Taat dan konsisten terhadap prinsip-prinsip nilai dalam sosio cultural , teknis, kepemerintahan dan  IT.



List Berita Lainnya
KONTAK
Klik Gambar di Bawah ini
POOLING

Test

Kurang
Bagus
Sangat Bagus
Tidak Tahu

Hasil Polling
DOKUMENTASI
SOSIAL MEDIA