• LAYANAN ONLINE VIA WHATSAPP (WA) DISDUKCAPIL KOTA CILEGON
• Cek ! Jadwal Pelayanan Pendataan Penduduk Non Permanen Tahun 2019 di 43 Kelurahan
• HIMBAUAN bagi yang belum PEREKAMAN KTP-EL
• FOLLOW IG DAN FB KAMI YA... @disdukcapilkotacilegon
• KESULITAN REGISTRASI ULANG HANDPHONE?

• Kementerian Dalam Negeri
• Pemerintah Provinsi Banten
• Pemerintah Kota Cilegon

Disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi (RAKOR) Disdukcapil se-provinsi Banten pada tanggal 25 September 2017 oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri, I Gede Surata. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana  diatur dalam UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang  Administrasi Kependudukan, yang diatur dalam pasal 7 UU No.24 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa pemerintah Kab/Kota mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan meliputi:

1. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;


2. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;


3. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;


4. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;


5. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;


6. Penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan


7. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pengelolaan  kegiatan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Cilegon, meliputi:

1. Penyelesaian  perekaman dan pencetakan KTP elektronik


2. Pencapaian cakupan kepemilkan Akta kelahiran usia 0-18 tahun


3. Penerapan  aplikasi SIAK


4. Pemanfaatan  data dan dokumen kependudukan

Prinsip kinerja  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon :

1. Objektif : melayani  sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh  pandangan yang bernilai subjektif


2. Terukur : melayani masyarakat secara kuantitatif dan kualitatif


3. Akuntable : melayani masyarakat dengan maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan


4. Transparan : melayani masyarakat secara terbuka melalui pelayanan langsung  baik  di Dinas maupun kecamatan dan kelurahan tanpa dipungut biaya.

Membangun hubungan Formal untuk mendukung pelayanan ;

1. Profesional

Bekerja  berdasarkan keahlian, keterampilan, kompetensi, dan trend digital government  dalam moral community untuk mencapai tujuan bersama.

2. Berintegrasi

Taat dan konsisten terhadap prinsip-prinsip nilai dalam sosio cultural , teknis, kepemerintahan dan  IT.