large image
Rumusan Hasil Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Batam, 7-9 Februari 20
Kategori Berita | Diposting pada : 2018-02-19 -|- 08:48:00 oleh Admin
Bagikan Artikel ini :

I.  PENDAHULUAN


Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan pada tanggal 7-9 Februari 2018 di Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan tema "Gerakan Indonesia Sadar Admlnistrasi Kependudukan (#GISA) Menuju Sukses Pllkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019", dllkuti oleh Kepala Biro/Dlnas yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Para Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk dan Kepala Bidang Pengeloiaan Informasi Administrasi Kependudukan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.


Rakornas bertujuan untuk:


1.  Mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019


2.  Menyamakan persepsi yang utuh dan mendalam antara Pemerintah dengan jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program-program nasional dan target klnetja bidang adminduk.


Dalam  rangka  meningkatkan  kesadaran  masyarakat di  bidang adminduk menuju Tertib Administrasi Kependudukan secara nasional, pemerintahan yang efektif dan efisien dan negara yang memiliki daya saing, dilakukan pencanangan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (#GISA).


II.  HASIL RAKORNAS


Dengan memperhatikan pengarahan Menteri Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, presentasi Narasumber dan diskusi yang berlangsung, serta hal-hal mendasar yang disampaikan dan dibahas dalam Rakornas, maka disepakati hal-hal sebagai berikut:




A.UMUM


1. Dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Tertib Administrasi Kependudukan secara nasional, maka perlu dilakukan review dan penguatan tahapan Grand Desain SIstem Administrasi Kependudukan.


2.  Seiuruh institusi (lembaga pemerintah dan swasta) wajib mendukung Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (#GISA) dan mengembangkan pendekatan kerjasama (co creation) yang menempatkan database kependudukan sebagai dasar dalam tugas pokok dan pelayanan setiap institusi.


3.  Dalam konteks Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 terlaksana dengan sukses dan aman, maka Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, KPU dan Bawaslu harus bersinergi meningkatkan kualitas pelaksanaan demokrasi di Indonesia.


B.PEMUTAKHIRAN DP4 UNTUK PENETAPAN DPT PILKADA SERENTAK 2018 DAN PEMILU 2019


1. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan penyiapan Data Kependudukan untuk semua keperluan, termasuk untuk pembangunan demokrasi. Dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:


a. Pemutakhiran Data Kependudukan Berkelanjutan,


Kementerian Dalam Negeri bersinergi dengan KPU, Bawaslu dan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan data pemilih yang akurat melalui pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap Penduduk, pemutakhiran Kartu Keluarga, dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit).


b. Penggunaan Data Kependudukan Bersih


Mulai tahun 2018 pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil wajib menggunakan data bersih kependudukan.


c. Pelayanan administrasi kependudukan berbasis pada azas domisili.


Asas domisili seharusnya bisa dijadikan dasar bahwa tempat tinggal faktual penduduk sama dengan alamat dalam database. Kita harus bersama-sama mendorong penduduk menyamakan alamat faktual dengan alamat dalam data base.




C. GERAKAN  INDONESIA SADAR  ADMINISTRASI  KEPENDUDUKAN(#GISA)


1. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang administrasi kependudukan menuju pada masyarakat yang tertib, pemerintahan yang efektif dan efisien dan negara yang memiliki daya saing, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, telah ditetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan.

2.  Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ itu ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, untuk


a.  Menciptakan ekosistem  penyelenggaraan  pemerintahan yang mendukung suksesnya GISA.


b.  Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok, fumgsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan GISA.


3.  Empat program pokok GISA yang wajib dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota adalah ;


a. Program Sadar Kepemilikan Dokumen Kependudukan


b. Program Sadar Pemutakhiran Data Penduduk


c. Program Sadar Pemanfaatan Data Kependudukan Sebagai Satu-Satunya Data Yang Dipergunakan Untuk Semua Kepentingan


d. Program  Sadar Melayani Administrasi Kependudukan  Menuju Masyarakat Yang Bahagia.


4. Kepala Dinas/Kepala Biro yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipii di Provinsi dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota diberikan tugas untuk melaksanakan dan bertanggung jawab atas terwujudnya GISA masing-masing dalam skala provinsi dan kabupaten/kota.


D.  PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA 2018


1.  Penetapan Peraturan Perundang-Undangan


Sebagai dasar percepatan pelayanan Administrasi Kependudukan telah diterbitkan 4 (em|(empat) Peraturan Menteri Dalam Negeri yang wajib dipedomani, yaitu :




a.  Permendagri Nomor 118 Tahun 2017


b.  Permendagri Npmor 119 Tahun 2017


c.  Permendagri Nomor 120 Tahun 2017


d.  Permendagri Nomor 124 Tahun 2017


2.  Peningkatan  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  yang Membahagiakan Masyarakat


Untuk peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang membahagiakan masyarakat, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis, yang meliputi:

a.  Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui inovasi, pelayanan online, integrasi pelayanan dan percepatan waktu penerbitan dokumen kependudukan.


b.  Pelayanan tanpa permohonan (misalnya penerbitan Akta Kematian tanpa menunggu adanya pengajuan).


c.  Penandatanganan perjanjian kinerja dan penilaian kinerja atas pelaksanaan tugas pejabat dukcapil di provinsi dan kabupaten/kota.


d.  Penguatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan penambahan anggaran, penguatan kelembagaan dan pemberdayaan  SDM  serta pemanfaatan data  oleh  semua OPD/SKPD.


3.  Pencapaian Target Kinerja


a. Untuk suksesnya Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, maka pada Tahun 2018 Pemerintah menargetkan :


1.  Seluruh wajib KTP sebesar 189.630.855 jiwa sudah melakukan perekaman KTP-el. Saat ini jumlah penduduk wajib KTP yang sudah melakukan perekaman KTP-el 97,4 %.Sedangkan sisanya 2,6% ditargetkan selesai pada TriwulanPertama Tahun 2018.


2.  Pemenuhan akta-akta pencatatan sipil yaitu minimal 90% untuk akta kelahiran anak dan 60% akta kelahiran seluruh penduduk, pemenuhan minimal 50% akta kematian, akta perkawinan/buku nikah, dan akta perceraian serta mengoptimalkan pemenuhan akta-akta pencatatan sipil dan surat keterangan pencatatan sipil lain sesuai dengan perubahan status perdata.



b. Data Kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan :



1.  Wajib digunakan oleh seluruh OPD/SKPD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan


2.  Menjadi penilaian kinerja bagi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka  pemanfaatan  Data  Kependudukan  dengan  target 100% di tahun 2018.


3.  Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membuat Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota tentang  Pemanfaatan  Data  Kependudukan  Oleh  Seluruh OPD/SKPD.


c. Kepala Dinas untuk terus melakukan terobosan dan inovasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, di antaranya dengan cara membuka pelayanan pada hari libur (sabtu dan minggu) dan di tempat-tempat keramaian.


d. Peningkatan dan kepastian jenjang karir bagi para Administrator Database dan operator SIAK, maka telah ditetapkan Permenpan&  RB Nomor 34 dan Nomor 35 Tahun 2017, yang perlu segera ditindaklanjuti dengan identifikasi status kepegawaian ADB dan Operator SIAK guna inpassing.

e. Menerapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai ketentuan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016.



E.LAIN-LAIN 


1.  Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak diperbolehkan untuk mengurangi alokasi ataupun meniadakan sama sekali alokasi APBD untuk pelayanan Administrasi Kependudukan. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dikurangi secara signifikan atau ditiadakan alokasi APBD dimaksud, wajib segera melaporkan ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.


2. Apabila terdapat kerusakan pada perangkat SIAK dan KTP-el maka penggantian   dilakukan   oleh   Pemerintah   Provinsi   dan Kabupaten/Kota, melalui APBD masing-masing dengan berpedoman pada Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD, sebagaimana dimaksud dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/14651/DUKCAPILtanggal 10 November 2017.


Berkenaan dengan hal dimaksud,  Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, memperhatikan hal sebagai berikut:


a. Bagi daerah yang sudah siap menerima hibah, agar mengajukan permohonan penerimaan hibah, guna memudahkan pemeliharaan perangkat KTP-el;


b. Untuk memperjuangkan alokasi anggaran pengadaan perangkat KTP-el melalui APBD-P Tahun 2018


c. Untuk perbaikan peralatan KTP-el yang mengalami kerusakan ringan, dapat melaporkan dan mengundang Tim Teknis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan perbaikan dilakukan dan dikoordinir di Provinsi.



III.PENUTUP


Rumusan hasil Rakornas ini disepakati dan ditandatangani oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan secara sungguh - sungguh, dalam rangka me\wujudkan amanat Undang -  Undang Nomor  23  Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 dan untuk memaksimalkan pelaksanaan program Administrasi Kependudukan dan menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui Gerakan Indonesia  Sadar Administras Kependudukan (GISA).



List Berita Lainnya
KONTAK
Klik Gambar di Bawah ini
POOLING

Test

Kurang
Bagus
Sangat Bagus
Tidak Tahu

Hasil Polling
DOKUMENTASI
SOSIAL MEDIA