large image
Sejarah
Bagikan Artikel ini :

SEJARAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CILEGON

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Catatan Sipil telah ada di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda tahun 1820, dan secara juridis berdiri STBLD 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropah dari tahun 1820 sd 1983 yang mana instansi menanganinya sering berubah-ubah. Secara periodic sejarah Catatan Sipil Indonesia berkaitan dengan sistem hukum yaitu zaman kolonial, Indonesia, dan Jepang dan zaman Kemerdekaan. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang catatan sipil bersifat kemerdekaan dan kolonial, karena terjadi dimasa kemerdakaan, Kota Cilegon adalah sebuah kota yang merupakan hasil pemekaran wilayah provinsi Banten dari Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon merupakan wilayah bekas Kawedanan (Wilayah kerja pembantu Bupati KDH Serang Wilayah Cilegon), yang meliputi 3(tiga) Kecamatan yaitu Cilegon, Bojonegara, dan Pulomerak.

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) UU No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Cilegon kiranya sudah memenuhi persyaratan untuk dibentuk menjadi Kota Administratif. Melalui surat Bupati KDH Serang No.86/Sek/Bapp/VII/84 tentang usulan pembentukan administratif Cilegon dan atas pertimbangan yang obyektif maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1986, tentang Pembentukan Kota Administratif Cilegon dengan luas wilayah 17.550 Ha yang meliputi 3 (tiga) wilayah Kecamatan meliputi Pulomerak, Ciwandan, Cilegon dan 1 perwakilan kecamatan Cilegon di Cibeber, sedangkan kecamatan Bojonegara masuk Wilayah kerja pembantu Bupati KDH Serang Wilayah Kramatwatu.

Berdasarkan PP No. 3 Tahun 1992 tertanggal 7 Februari 1992 tentang Penetapan Perwakilan Kecamatan Cibeber, Kota Administratif Cilegon bertambah menjadi 4 (empat) Kecamatan yaitu Pulomerak, Ciwandan, Cilegon dan Cibeber.

Kota Administratif Cilegon Menjadi Kotamadya Cilegon

Dalam perkembangannya Kota Administratif Cilegon telah memperlihatkan kemajuan yang pesat di berbagai bidang baik bidang Fisik, Sosial maupun Ekonomi. Hal ini tidak saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai perlunya dukungan kemampuan dan potensi wilayah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Dengan ditetapkannya dan disahkannya UU No.15 Tahun 1999 tanggal 27 April 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, status Kota Administratif Cilegon berubah menjadi Kotamadya Cilegon, dengan duet kepemimpinan Drs. H. Tb. Rifai Halir sebagai Pejabat Walikota Cilegon dan H. Zidan Rivai sebagai Ketua DPRD Cilegon.

Kemajuan semakin nampak setelah terpilihnya H. Tb. Aat Syafaat, S.Sos, M.Si sebagai Walikota Cilegon dan DR. Djoko Munandar, M.Sc, M.Eng. Sebagai wakil Walikota Definitif pada tanggal 7 April 2000.

Perkembangan Kota Cilegon

Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 22 tentang Otonomi Daerah, maka Kota Cilegon melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2005 yang diikuti oleh 3 pasangan calon. Dari hasil pilkada tersebut terpilih pasangan H. Tb. Aat Syafaat, S.Sos, M.Si. sebagai Walikota dan Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si. sebagai Wakil Walikota untuk periode 2005-2010.

Pada tanggal 20 Juli 2010, telah berlangsung Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon tentang pengucapan Sumpah dan Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon periode 2010-2015, di ruang Paripurna DPRD Kota Cilegon kepada H. Tb. Iman Ariyadi, S.Ag, MM, M.Si dan Wakil Walikota Cilgon Drs. Edi Ariadi M.Si.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Cilegon telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan di Kota Cilegon yang menyatakan bahwa daerah Kota Cilegon memiliki 43 (empat puluh tiga) Kelurahan dari 8 (delapan) Kecamatan.

Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebelumnya menjadi Badan Kependudukan dan Catatan Sipil. Saat ini, berubah menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Cilegon. Instansi ini bertugas untuk mencatat dan mendaftarkan setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh warga Negara/masyarakat yang dimulai dari perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting antara lain kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, termasuk pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa kependudukan penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena mengalami implikasi perubahan data identitas serta surat keterangan kependudukan.

Memperhatikan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ketatanegaraan dan warganya sangat mempengaruhi arti penting dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi setiap warga Negara Indonesia. Kebutuhan terhadap dokumen-dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil semakin meningkat sejalan dengan langkah maju Pemerintah dengan adanya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan Kota Cilegon dan sebagai turunannya adalah Peraturan Walikota Nomor 101 tentang Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kota Cilegon.

KONTAK
Klik Gambar di Bawah ini
POOLING

Bagaimana menurut pendapat anda tentang layanan di website ini?

Kurang
Cukup
Sangat Bagus
Tidak Tahu

Hasil Polling
DOKUMENTASI
SOSIAL MEDIA